Perkembangan UMP Jakarta 2022 - Sempat Dinaikkan Anies Baswedan, Sekarang Harus Turun Lagi Menjadi 4,5 Juta

- Selasa, 12 Juli 2022 | 17:19 WIB
Anies Baswedan (PR Cabinet Secretariat Indonesia/Wikimedia Commons)
Anies Baswedan (PR Cabinet Secretariat Indonesia/Wikimedia Commons)


Masalah revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta masih bergulir. Tuntutan atas koreksi UMP DKI yang sudah dilakukan Gubernur Anies Baswedan berbuntut hukuman untuk di turunkan kembali.

UMP yang dikoreksi ialah yang dipublikasikan Anies pada November 2021. Waktu itu peningkatan UMP DKI cuma 0,85% atau Rp 37.749 jadi Rp 4.453.935,536.

"Maka telah diputuskan besaran Upah Minimal Propinsi DKI Jakarta di tahun 2022 sejumlah Rp 4.453.935,536 (4 juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," tutur Anies, diambil dari tayangan jurnalis PPID DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).

Waktu itu Anies menerangkan, besaran UMP itu berdasar ketetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Disamping itu, peningkatan UMP itu merujuk pada Pasal 26 dan Pasal 27 Ketentuan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Penggajian yang berjalan untuk karyawan/pekerja dengan periode kerja kurang dari satu tahun.

Pekerja Protes Peningkatan UMP Rp 37 Ribu

Massa pekerja selanjutnya lakukan tindakan di kantor Anies. Massa menuntut Anies menggagalkan peningkatan upah minimal propinsi (UMP) yang cuma Rp 37 ribu.

"Secara tegas ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam kurun waktu 3x24 jam kami, pekerja DKI, minta Bapak Gubernur mengganti atau mengambil SK Gubernur mengenai UMP yang sudah dikeluarkan. Sesudah 3x24 jam harus dibikin SK baru mengenai peningkatan UMP Jakarta tahun 2022 sejumlah 4-5%," tutur Presiden KSPI Said Iqbal lewat pengeras suara, Kamis (25/11/2021).

Demonstrasi pekerja menampik peningkatan UMP DKI Rp 37 ribu terjadi seringkali. Pada Senin (29/11/2021), massa pekerja kembali turun tindakan dengan keinginan ada peningkatan UMP sejumlah 7-10 % dari UMP awalnya.

"Kami pekerja DKI Jakarta minta harus ini hari koreksi dan mengambil tuntutan pekerja UMP Rp 37 ribu sebagai beda, yakni hanya berapakah % kita meminta 7-10 % Gubernur harus berani," kata perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta.

Editor: Yayah Hifziyah

Tags

Terkini

7 Tips Sebelum Membeli Sepeda Motor Bekas

Sabtu, 28 Januari 2023 | 19:39 WIB

Ucapan Hari Imlek yang Paling Populer

Sabtu, 21 Januari 2023 | 21:21 WIB

Awas! Ada 5 Pantangan Imlek yang Harus Dihindari

Jumat, 20 Januari 2023 | 10:09 WIB
X