• Rabu, 10 Agustus 2022

Inilah Alasan Polisi Ancam Pemilik Kendaraan Yang Tidak Bayar Pajak 2 Tahun, Terancam Bodong

- Selasa, 26 Juli 2022 | 14:58 WIB
STNK Pajak (Pikiran Rakyat)
STNK Pajak (Pikiran Rakyat)



Kebaca.com - Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai pajak mobil dan motor tahun 2022.

Dalam aturan baru yang dibuat, pemerintah berjanji akan segera menghapus data kendaraan yang masih nunggak pajak selama 2 tahun.

Jika aturan sudah dibuat, maka mobil dan motor yang nunggak pajak selama 2 tahun data kendaraannya pasti akan dihapuskan.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Citayam Fashion Week Tak Boleh Dimonopoli Kelompok Elite

Terkait aturan baru soal pajak ini, pihak Korlantas Polri menjelaskan mengapa aturan baru tersebut disiapkan oleh pemerintah.

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan mengapa pajak kendaraan bermotor (PKB) yang pemiliknya nunggak dua tahun akan dihapuskan.

Sebagaimana dikutip pada Pikiran-Rakyat.com dalam artikel Terungkap Tujuan Polisi Ancam Pemilik Kendaraan yang Ogah Bayar Pajak, 2 Tahun Nunggak Terancam Bodong, Menurutnya, tindakan ini dilakukan untuk sinkronisasi data antara Korlantas, PT Jasa Raharja, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Penghapusan data kendaraan bermotor yang nunggak pajak diberlakukan dengan tujuan bisa meminimalisir kesalahan input data, dan memberikan pendataan pajak lebih akurat.

Baca Juga: Daftar Lengkap Para Pemain RANS Nusantara FC untuk Mengarungi Liga 1 Indonesia Musim 2022-23

"Kalau kami sebenarnya mengharapkan, bagaimana single data bisa berjalan, data itu valid semuanya," ujar Yusri Yunus dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News pada Selasa, 26 Juli 2022.

Perlu diketahui bahwa dmasing-masing instansi punya cara sendiri dalam menghitung jumlah kendaraan.

Data mengenai jumlah kendaraan yang dipegang kepolisian, Jasa Raharja, ataupun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memiliki perbedaan. Kepolisian menghitung sebuah kendaraan asalkan memiliki STNK.

Sementara itu, Dispenda hanya mendaftar wajib pajak yang membayar pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.***(Alza Ahdira / Pikiran Rakyat)

Editor: Yayah Hifziyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X